Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Selasa, 07 Juni 2016 - 10:57 WIB

BAB XXI
INOVASI DAERAH
Pasal 386
(1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi.
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Pasal 387
Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikan efektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
f. dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Pasal 388
(1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat
Daerah, dan anggota masyarakat.
(2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
(3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk
ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah.
(4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.
(5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.
(6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada.
(7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri.
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi,
dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai.
(9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
(11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.
(12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi.
Pasal 389
Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana.
Pasal 390
Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Image:

File:

Download PDF


Komentar:
Tidak ada komentar.
Didukung oleh