Ummi Persameda dan Bunda Kespro di Bondowoso

Senin, 13 Juni 2016 - 05:18 WIB
Ilustrasi ©JIPPJATIM

 

Kematian ibu dan bayi menjadi salah satu permasalahan kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, angka kematian ibu (AKI) pada 2009 mencapai 197/100.000 kelahiran hidup. Kondisi tidak jauh berbeda pada 2010 (184/100.000 kelahiran hidup), dan pada  2011 148/100.000 per kelahiran hidup. Meskipun sudah terjadi penurunanjumlah AKI, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan AKI di Jawa Timur (104/100.000 kelahiran hidup). Angka kematian bayi (AKB) juga masih tinggi. Pada 2009 -2011 AKB menunjukkan 20,05/1000 kelahiran hidup, 21,18 /1000 kelahiran hidup, dan 17,9/1000 kelahiran hidup.

Kematian ibu dan bayi disebabkan oleh faktor medis ataupun non medis. Secara medis, kematian ibu disebabkan oleh perdarahan pada saat kehamilan, persalinan dan nifas, dan keracunan pada kehamilan (pre-eklamsia). Sedangkan, kematian bayi penyebabnya adalah berat badan lahir rendah (BBLR), prematur, asfiksi (mengalami gangguan pernafasan ketika lahir), dan kelainan bawaan .

Selain faktor medis penyebab kematian ibu dan bayi juga di sebabkan faktor-faktor non medis, seperti sosial ekonomi, budaya, dan kondisi geografis yang sulit. Faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap tingginya AKI dan AKB adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki.

Mengapa pernikahan dini tinggi di Bondowoso? Pertama, budaya di Bondowoso. Di kabupaten ini, Suku Madura yang menjadi penduduk mayoritas (sekitar 80 persen) memiliki budaya menikahan anak di bawah umur 20 tahun. Suku ini memiliki keyakinan jika anak tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun. Sebab, ini dianggap menyepelekan dan menghina pihak keluarga yang melamarnya. Selain itu, adanya keyakinan jika perempuan tidak segera menikah dianggap tidak laku (pamali). Dari seluruh total pernikahan yang terjadi di Bondowoso, 50,92 persen merupakan anak-anak di bawah 20 tahun.

Kedua, masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok dan membiayai pendidikan anaknya sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan mereka di usia muda. Mereka berharap bisa melepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya. Dan, agar anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Ketiga, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua anaknya akan hamil diluar nikah jika tidak segera dinikahkan meskipun usia mereka masih muda.

Keempat, masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kesehatan khususnya bidan desa di Bondowoso. Menurut data dari Dinas Kesehatan, jumlah bidan selama 2009-2011 adalah 209; 210, dan 210. Sedangkan dukun bersalin jumlahnya dua kali lipat dari jumlah bidan di desa. Pada 2009, jumlah dukun bayi mencapai 602, bertambah menjadi 626 pada 2010, dan turun menjadi  618 pada 2011. Ketidakimbangan jumlah bidan desa dan dukun bayi ini menyebabkan masih banyak persalinan ibu melahirkan yang ditolong oleh dukun bayi. Pada 2009, jumlah kelahiran yang ditolong dukung bayi menunjukkan angka 1.771, 1.580 pada 2010, dan 1.234 pada 2012.

Beberapa dampak negatif muncul akibat pernikahan dini ini. Misalnya, pendidikan anak terputus, lingkaran setan kemiskinan, dan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ketika anak yang bersangkutan hamil, banyak masalah kehamilan yang mereka alami sebab anak belum siap secara mental dan fisik. Secara fisik, ibu akan mengalami beberapa masalah kesehatan seperti anemia akut karena terjadi persaingan perebutannutrisi antara ibu dan janin yang dia kandung karena ibu juga masih dalam masa pertumbuhan. Akibatnya, berat badan ibu juga sulit untuk naik. Sehingga, bayi yang mereka kandung juga beresiko lahir dengan berat lahir rendah.

Dari data di Dinas Kesehatan, sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Kehamilan ibu di usia muda juga beresiko terhadap terjadinya komplikasi medis di saat kehamilan sehingga ini berkorelasi dengan tingginya angka kesakitan dan kematian ibu. Data menunjukkan fakta yang menyedihkan jika jumlah ibu yang melahirkan di usia di bawah 20 tahun masih sangat tinggi. Yaitu 38,89 persen pada 2011 dan 35,62 persen pada 2012.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) pada 2009, angka pernikahan dini mencapai 51,19 persen. Dan, naik menjadi 51,20 persen pada 2010. Namun, jumlah ini menurun pada 2011 menjadi 50,9 persen.

Wilayah pedesaan merupakan tempat yang sangat rentan terhadap terjadinya penikahan dini. Di Bondowoso, angka pernikahan dini paling tinggi terjadi di Kecamatan Krocok. Selama 2009-2011, angka pernikahan dini menunjukkan 75,90% ; 79,31% ; 78,45%. Kecamatan yang membawahi tujuh desa memiliki penduduk yang sebagian besar masuk kategori miskin dan wilayahnya bergunung-gunung sehingga mengalami kesulitan akses ke sarana pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso prihatin dan tergugah untuk segera menyelesaikan tingginya AKI dan AKB yang diakibatkan pernikahan dini ini. Maka pada 2012 lahirlah dua program utama untuk ibu dan anak, yaitu Ummi Persameda dan Bunda Kespro dari Seksi Kesehatan Ibu dan Anak (Bidang Kesehatan Keluarga) Dinas Kesehatan. Dua program ini kemudian terkenal dengan icon “Menggapai Asa Bersama Ummi Persameda dan Bunda Kespro.” Program ini lahir atas kerjasama antara Tim Penggerak PKK Kabupaten Bondowoso, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kementerian Agama (Kemenag). Program ini didukung sepenuhnya oleh Kineja USAID.

Dua program yang menekankan pada ibu dan bayi ini mempunyai sasaran program yang berbeda. “Ummi Persameda“ adalah program yang fokus pada ibu yang mendukung dan peduli tentang ibu hamil untuk bersalin ke tenaga kesehatan, mendukung dan peduli tentang inisiasi menyusui dini (IMD), dan mendukung dan peduli pemberian ASI eklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ummi Persameda ini bertujuan untuk percepatan penurunan AKI dan AKB di kabupaten Bondowoso. Sedangkan “Bunda Kespro“ merupakan program yang fokus pada ibu yang peduli tentang kesehatan reproduksi  khususnya kesehatan reproduksi remaja. Fokus program ini adalah untuk meningkatkan  kesehatan khusunya kesehatan reproduksi  remaja di Kabupaten Bondowoso.

Kedua program ini dikukuhkan oleh ketua TP PKK Kabupaten Ibu Hj.Faizah Amin Said Husni pada Desember 2012. Ini menjadi momentum penting dimulainya gerakan ini secara masif di Bondowoso. Sebagai tindak lanjut launching program ini, kemudian terbit SK Bupati Nomor : 188.45/ 450.A/430.6.2/2012 tentang Pengukuhan Ummi Persameda & Bunda Kespro Ketua TP PKK Kabupaten. Regulasi lainnya adalah SK Bupati Nomor 188.45/1698/430.6.2/2013 tentang pelaksanaan Ummi Persameda dan Bunda Kespro. Segera setelah adanya payung hukum program ini, dua aktivitas ini segera dilaksanakan di 23 Kecamatan dan 219 desa/kelurahan di Bondowoso. Selain itu, juga telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 41/2012 tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusui Dini, dan ASI Eksklusif.

Program ini melibatkan lintas sektor mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Lintas sektor ini terdiri dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), pemerintah desa dan kecamatan, Puskesmas, KINERJA USAID, LSM Edellweis, Paguyuban Guru Peduli Kespro (PGPK), tokoh agama (ustadz/kyai), dan Komunitas Langit Biru.

Semua komponen ini dilibatkan dalam kampanye kesehatan reproduksi sesuai dengan keahlian masing-masing. Misalnya, tokoh agama dan Paguyuban Guru Peduli Kespro (PGPK) mengkampanyekan kesehatan reproduksi dari sisi budaya dan agama. Sedangkan Dinas Kesehatan dan Puskesmas memberikan paparan dari tinjauan medis. Puskesmas memberikan paparan tentang dampak nyata dari pernikahan dini melalui cerita nyata (testimoni) dari wilayah masing-masing.

TP PKK berkontribusi dalam kegiatan kampanye kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Media yang digunakan untuk kampanye program melalui rapat pertemuan bulanan PKK Kecamatan. Dalam kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Bunda Kespro, PGPK, pendakwah agama Islam (ustadz), Dinkes, dan Puskesmas.

Untuk menjangkau anak-anak sekolah, LSM Edelweiss memegang peranan yang sangat penting. Sebagai LSM yang bekerjasama dengan PGPK, dia aktif melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah yang ada. Tidak ketinggalan Komunitas Langit Biru juga aktif melakukan kampanye kepada teman sebaya melalui seni dan media. Dinas Kesehatan dan BPPKB sebagai instansi teknis yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah terkait dengan kesehatan reproduksi. Kedua instansi ini berkolaborasi untuk membuat program pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak yang melibatkan masyarakat. Kegiatan lintas sektor ini dikoordinasikan oleh Bappeda dan Dinas Kesehatan.

Inovasi ini lahir sebagai rentetan dari inovasi-inovasi sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi ini sebenarnya dilakukan secara bertahap. Pertama, program kemitraan bidan dengan dukun bersalin yang dilakukan sejak 2006. Program ini bertujuan agar dukun bersalin tidak melakukan pertolongan pada saat persalinan. Tetapi, tetapi mereka boleh merawat ibu nifas dan bayi yang sudah dilahirkan jika keduanya dalam keadaan sehat. Jika dukun dipanggil atau didatangi oleh keluarga ibu hamil yang mau melahirkan, dukun wajib membawa ibu hamil ini ke bidan desa setempat. Sehingga, pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten (bidan). Dukun yang sudah merujuk ibu hamil ini akan mendapatkan imbalan uang transport sesuai dengan perjanjian kerjasama antara dukun dan bidan. Jumlahnya bervariasi tergantung kesepakatan antara dukun dan bidan.

Kedua adalah kegiatan kesehatan reproduksi. Kegiatan ini dimulai pada Agustus 2012. Program ini dimulai dengan diadakannya pelatihan kesehatan reproduksi bagi 25 guru dari 12 SMP/MTS dengan harapan materi dari pelatihan ini bisa dimasukkan ke dalam muatan pelajaran (kurikulum). Hal ini yang mendasari terbentuknya PGPK. Materi yang diberikan berkaitan dengan persalinan aman, inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif, dan kesehatan reproduksi secara umum. Tidak hanya para guru yang dilatih, 20 siswa dari lima sekolah juga mendapatkan pelatihan kesehatan reproduksi. Mereka inilah yang menjadi peer educators bagi para rekan-rekan mereka. Hasil dari pelatihan ini, isu kesehatan reproduksi dimasukkan ke dalam kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) SMA dan SMP di Bondowoso.

Pembekalan ini juga diberikan kepada para ustadz perwakilan dari masing masing kecamatan. Ustadz ini nantinya diharapkan untuk memasukkan materi kesehatan reproduces di dalam ceramah-ceramah keagamaan mereka. Setelah itu, kegiatan ini diikuti oleh pembentukan Kelompok Pendukung ASI (KP ASI) yang diawali di Kecamatan Tegalampel, dan kemudian direplikasi di Kecamatan Tamankrocok.

Di Desember di tahun yang sama, dilakukan pengukuhan Ketua TP PKK di tingkat kabupaten yang dilanjutkan pengukuhan Ummi Persameda dan bunda Kespro tingkat kecamatan dan desa. Ummi Persameda dan Bunda Kespro yang sudah dikukuhkan ini diberikan pembekalan persalinan aman, inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, dan kesehatan reproduksi. Materi-materi ini akan disampaikan kepada masyarakat secara langsung baik para orang tua maupun remaja atau para santri pada saat pengajian, arisan, ataupun melalui perangkat desa ketika kegiatan PKK di rapat kecamatan atau desa.

Hal ini juga menghilangkan kesan tabu terkait pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja terutama para santri. Para remaja juga lebih paham tentang kesehatan reproduksi dan bisa terhindar dari kenakalan remaja yang berpotensi menyebabkan kehamilan tidak diinginkan dan bisa menunda usia pernikahan. Jika ada remaja putri yang sudah terlanjur mendaftarkan proses pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), maka pihak KUA yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan akan membagikan buku calon pengantin sambil memberikan pengarahan tentang persalinan aman, inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif dan kesehatan reproduksi termasuk didalamnya perencanaan kehamilan.

Kerjasama antara Dinas Kesehatan dan KUA di tingkat kabupaten dan kecamatan ini didukung oleh nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian Agama. Salah satu tugas yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama dan jajarannya (petugas di KUA) adalah pemberian konseling kesehatan reproduksi.

Tidak hanya itu, para remaja juga dilibatkan dalam kegiatan ini. Mereka dilibatkan dalam pelatihan pembuatan media promosi tentang kesehatan reproduksi sehingga mereka bisa membuat media sesuai dengan gaya mereka sendiri. Kegiatan ini mensasar para remaja, baik yang ada di tingkat SMP/MTS ataupun SMA/MA. Mereka kemudian didorong untuk menjadi kader kesehatan remaja (kader sebaya). Dari para kader Kesehatan Remaja ini kemudian dilakukan duta remaja di tingkat kecamatan sampai dengan di tingkat kabupaten yang merupakan agenda wajib dari Dinas Kesehatan Propinsi. Duta remaja ini juga sebagai juru bicara di masing masing wilayahnya terkait kesehatan terutamanya reproduksi. Di tahun pertama, jumlah kader yang dilatih sebanyak 24 orang. Kemudian, jumlah ini berkembang menjadi 279 sampai dengan 2014 yang lalu.

Untuk mendukung kegiatan Kesehatan Remaja ini, dilakukan tiga kelas remaja yang dimulai pada 2015. Kegiatan ini wajib dilakukan di semua desa oleh tenaga kesehatan yang ada di desa, baik perawat atau bidan desa. Kelas remaja ini memiliki sasaran remaja yang putus sekolah, remaja yang sudah bekerja, dan remaja yang sudah bertunangan. Harapannya, bagi remaja yang sudah tidak bersekolah memiliki informasi dan pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi. Sehingga, mereka nantinya lebih siap untuk menuju pelaminan.

Monitoring dan evalausi Ummi Persameda dan Bunda Kespro ini dilakukan secara rutin dari Dinas Kesehatan baik di tingkat desa ataupun kecamatan. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Bappeda,dan TP PKK kabupaten. Monev ini membantu program ini agar mencapai output yang dituju. Misalnya dengan yaitu penurunan AKI, AKB, dan angka pernikahan dini.

Setelah diimplementasikan selama tiga tahun, program ini membawa dampak positif terhadap AKI dan AKB di Kabupaten Bondowoso meskipun penurunan belum bisa dikatakan signifikan. Untuk AKB, walaupun tidak signifikan terjadi penurunan secara dari tahun ke tahun. Jika pada 2013, angka menunjukkan 17,5 per 1000 kelahiran hidup, pada 2014 dan 2015 turun menjadi 16,5 1000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk AKI, angkanya masih fluktuatif. Jika pada 2012 angka menunjukkan 109,5 per 100.000 kelahiran hidup, pada 2013 naik menjadi 206,4 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu turun menjadi 156,2 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada 2015 naik menjadi 187,9 per 100.000 kelahiran hidup.  Sedangkan untuk cakupan ASI eksklusif mengalami kenaikan selama 2012 - 2015 yaitu 61,65 persen; 66,63 persen; 66,9 persen; dan 75,6 persen. Jumlah pernikahan dini di Bondowoso juga turun sebanyak 18 persen dari 2,734 pada 2012 menjadi 2,250 pada 2015. Begitu juga dengan kelahiran bayi dari ibu berusia di bawah 20 tahun terjadi penurunan sebanyak 39 persen dari 1,967 pada 2012 menjadi 1,205 pada 2015.

Kedua program ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan penganggaran dari berbagai pihak. Misalnya PKBI yang memberikan alokasi anggaran pada 2011 sebesar Ro 249 juta, Rp 244 juta pada 2012, dan Rp 171 pada 2013. Selain itu, Dinas Kesehatan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,2 juta pada 2011, Rp 5 juta pada 2012, Rp 5,5 juta pada 2013, dan Rp 26 juta pada 2013. Selain itu, SKPD lainnya juga mengalokasikan program yang melekat pada  masing-masing Tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Selain itu, KINERJA-USAID juga mengalokasikan anggaran yang diwujudkan dalam dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi.

Partisipasi masyarakat dalam program ini sangatlah besar. Ketika masyarakat berpartisipasi ini, SKPD tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan. Ini ditunjukkan di berbagai kegiatan. Misalnya saja untuk ajakan program ini yang disisipkan melalui ceramah dan pengajian yang dilakukan oleh para ustadz di komunitas, biasanya mereka sudah menyediakan konsumsi, tempat penyelenggaraan kegiatan, dan sarana-prasana. Begitu juga dengan kampanye kesehatan reproduksi di kecamatan, Dinas Kesehatan dan BPPKB tidak perlu menganggarkan dana lagi karena kegiatan dijadikan satu dengan agenda rutin PKK di masing-masing kecamatan. Tidak ketinggalan untuk kampanye di tingkat remaja. Contohnya, Komunitas Langit Biru yang memiliki cara tersendiri dalam menggali dana dengan menjual karya seni buatan tangan mereka sendiri.Yang tidak kalah penting adalah partisipasi 219 istri camat dan 23 istri kepala desa untuk menjadi duta kespro. 

Keberhasilan program ini tidak membuat Dinas Kesehatan berpuas diri. Tetapi, program ini terus dikembangkan dalam bentuk program Generasi Emas sejak 2014. Program ini bertujuan untuk menyiapkan generasi sehat berkualitas dengan intervensi dari semua lintas program yang ada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Program yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi emas ini melibatkan anak dari usia sekolah sampai dengan masa pra-nikah. Saat ini, program ini telah diterapkan di seluruh Kabupaten Bondowoso. 

Informasi Selengkapnya: Download PDF
Kategori: Kesehatan
Personal Kontak : Titik Erna Erawati
Instansi : Dinkes Bondowoso



Komentar:
Tidak ada komentar.
Didukung oleh