Kota Surabaya: Temuan BPKP Sempurnakan e-Government

Kamis, 19 Mei 2016 - 18:57 WIB
ⒸJPIP

KOTA Roma tidak dibangun dalam waktu semalam. Begitu pula penerapan e-government di Kota Surabaya. Pada tahap awal, implementasi e-government di kota ini tidak pernah dirumuskan bagaimana konsep besarnya. Semuanya dikembangkan secara bertahap sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh aparat pemerintah kota.

Perjalanan panjang itu dimulai pada 2003, diawali dengan program lelang serentak (e-procurement) yang dimotori Bagian Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda). Saat itu, Kepala Bina Bangda dijabat oleh Tri Rismaharini. Kini, dengan posisi sebagai wali kota, Risma terus mengembangkan upaya mewujudkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang dulu telah dirintisnya.

Secara konseptual, penerapan e-government Kota Surabaya baru memiliki gambaran utuh pada 2008. Semuanya dibagi ke dalam empat kelompok besar. Yaitu, perencanaan pembangunan daerah, sistem manajemen pemerintahan, layanan masyarakat, dan komunikasi masyarakat.

Dalam konteks belanja untuk pembangunan daerah, kota ini memiliki enam produk unggulan. Yaitu, e-budgeting, e-project planning, e-procurement, e-delivery, e-controlling, dan e-performance. Sistem pengelolaan sumberdaya pemerintahan yang mengintegrasikan aktivitas birokrasi mulai hulu sampai hilir ini diberi titel Government Resources Management System (GRMS).

Dengan sistem terintegrasi ini, birokrasi Pemkot Surabaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Penerapan e-budgeting hingga e-procurement diakui telah memicu efisiensi anggaran yang signifikan. Sementara e-delivery telah membantu seluruh jajaran birokrasi pemkot untuk membuat dokumen kontrak terkait pengadaan barang dan jasa hanya dalam hitungan menit setelah pemenang lelang diumumkan.

Sementara itu, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat mengontrol aktivitas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dengan instrumen e-controlling. Permasalahan yang timbul dalam proses administrasi sebuah proyek juga dapat diketahui oleh sang pimpinan secara daring (online).

Sebelum instrumen e-controlling diterapkan, pemkot seringkali menerima laporan palsu hasil pelaksanaan proyek. “Proyeknya belum selesai, tapi dikatakan sudah selesai dan sudah dibayar 100 persen,” beber Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Agus Imam Sonhaji.

Pria berkacamata minus ini menambahkan, laporan palsu tersebut terungkap dari hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Temuan itu pun dijadikan masukan untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan penerapan e-government yang sudah berjalan. “Dengan e-controlling, kami tidak dapat dibohongi oleh kontraktor lagi,” ungkapnya.

Rangkaian terakhir GRMS adalah e-performance. Instrumen ini mulai diterapkan pada 2010 dan terkait erat dengan pengembangan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP). Selama ini, pemberian TPP sering dipermasalahkan karena jumlah take home pay yang diterima setiap pegawai cenderung sama. Padahal, beban pekerjaan antara pegawai yang rajin dan pegawai yang malas jelas tidak sama.

Dampak yang paling terasa dari penerapan e-performace adalah meningkatnya kinerja pegawai pemkot. Tidak hanya memberikan apresiasi atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan baik, e-performance juga memberikan hukuman kepada pegawai yang malas atau telat masuk kantor dengan pemotongan poin tunjangan. “Kalau dulunya pekerjaan cenderung dihindari, sekarang malah dicari,” kisah Agus.

Fungsi lainnya, e-performance juga menjadi instrumen untuk pengukuran kinerja instansi. Terutama terkait dengan target dan realisasi penyerapan anggaran, ketepatan waktu dan efisiensi anggaran yang dapat dilakukan masing-masing SKPD. Semua merujuk kepada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang telah disusun sebelumnya.

Seluruh rangkaian GRMS itu tidak bisa dilepaskan dari pendokumentasian hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan alias musrenbang secara elektronik (e-musrenbang). Tahapan inilah yang menjadi kunci awal keberhasilan penerapan e-government di Kota Surabaya. “Kalau ingin sukses menjalankane-government, sistemnya memang harus lengkap dari awal sampai akhir,” terang Agus.

Dengan e-musrenbang, publik dapat mengetahui usulan apa saja yang telah diverifikasi oleh setiap SKPD. Mulai dari lokasi pekerjaan, tipe pekerjaan (fisik atau non-fisik), volume, anggaran, hingga SKPD yang menjadi leading sector. Informasi lainnya adalah skala prioritas setiap pekerjaan. Tidak tanggung-tanggung, situs web musrenbang.surabaya.go.id telah menyajikan data usulan dan laporan hasil pelaksanaan musrenbang selama lima tahun terakhir.

Menurut Agus, pengembangan e-government dilatarbelakangi keinginan kuat Pemkot Surabaya untuk membenahi sistem pemerintahan agar menjadi lebih akuntabel, efektif dan efisien. Artinya, hemat waktu dan tidak mengulang pekerjaan yang sama. “Pada dasarnya, kita mengelektronikkan yang sebelumnya manual. Sebab, di sana banyak celah penyimpangan,” lanjutnya.

Saat ini, Pemkot Surabaya boleh berbangga diri. Pasalnya, program yang mereka inisiasi sejak satu dekade lalu telah banyak diadopsi daerah lain. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pun kepincut dengan penerapan e-performance. Tahun 2014, DKI Jakarta juga akan mengadopsi sistem e-budgeting. “Di DKI, Jokowi dibuat pusing oleh lebih dari seribu SKPD yang masih menggunakan sistem manual,” tutur Agus.

Setelah merasa sukses mengembangkan e-government, Pemkot Surabaya terus berinovasi. Mulai awal 2013, kota ini meluncurkan Surabaya Single Window(SSW) untuk mengintegrasikan berbagai layanan perizinan. “Harapannya, semua SKPD yang berkaitan dengan perizinan dapat terkoneksi dalam satu server,” pungkas Agus.

Personal Kontak : Tim Otonomi Awards 2013 JPIP
Instansi : The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi



Komentar:
Tidak ada komentar.
Didukung oleh
NEWSLETTER

Daftarkan alamat email Anda di sini untuk mendapatkan berita terbaru dari Direktori JIPPJATIM