Inovasi Adminduk Gresik: Data kependudukan valid, e-pilkades solid

Selasa, 28 November 2017 - 15:33 WIB
INOVATIF: E-Pilkades untuk kali pertama diterapkan di Kabupaten Gresik pada 29 Oktober 2017. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dicocokkan dengan sidik jari. Tidak ada lagi pemilih palsu dan penyalahgunaan KTP.

Suliani meletakkan jempolnya di sensor fingerprint. Sedetik kemudian, foto dirinya muncul lengkap dengan nama, alamat, tempat dan tanggal lahir. “Wah, metu gambarku, metu gambarku! [terjemahan: muncul gambar saya, muncul gambar saya]” kata perempuan 50 tahun itu spontan. Wajah dan data kependudukannya muncul di layar kaca.

Deloken iki lho. Onok gambarku mau, [terjemahan: Lihat ini. Ada gambar saya tadi]” kata Suliani memamerkan kepada para tetangga yang mengantri di belakangnya.

Mereka yang menunggu giliran tak kalah heboh. Saat menempelkan jarinya di mesin pembaca sidik jari tersebut, mereka juga berdecak kagum. Ikut nggumun alias heran. “Aku yo iyo, [terjemahan: Aku juga iya]” timpal Munsiti. Begitu juga Minah. “Fotoku ketok luweh enom, [terjemahan: Foto saya terlihat lebih muda]” katanya sambil tertawa karena fotonya terlihat muda.

Suasana riuh dan tawa itu mewarnai pemilihan kepala desa (pilkades) yang digelar di Balai Desa Tulung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Desa Tulung adalah salah satu dari 16 desa di kabupaten tetangga Surabaya tersebut yang menggelar pilkades pada 29 Oktober lalu. Kebetulan, Desa di ujung selatan Gresik itu juga termasuk satu dari lima desa yang menggelar e-pilkades. Yakni pilkades yang dilakukan secara elektronik.

Empat desa lainnya adalah Desa Kepoklagen di Kecamatan Wringinanom, Desa Kandangan di Kecamatan Cerme, Desa Panjunan di Kecamatan Duduk Sampeyan, dan Desa Daun yang berada di Kecamatan Sangkapura di Pulau Bawean.

E-pilkades di lima desa itu digelar dengan memanfaatkan sensor sidik jari yang terhubung dengan data kependudukan yang valid. Saat menempelkan jarinya di sensor sidik jari, pemilih akan dideteksi apakah mereka pemilih yang sah atau tidak. Jika mereka pemilih abal-abal, data diri mereka tidak akan muncul. Mereka tak bisa masuk ke bilik pencoblosan.

Jika mereka adalah pemilih yang valid, data diri mereka akan muncul lengkap dengan fotonya. Panitia pemilihan akan mengarahkan pemilih untuk mengambil balot dan mencoblos calon kepala desa pilihannya. Setelah itu, pemilih yang sudah memberikan haknya akan keluar. Tak lupa, mereka kembali menempelkan jarinya ke sensor sidik jari sebagai tanda bahwa mereka sudah keluar dari bilik pemilihan suara.

Sensor sidik jari tersebut terhubung dengan data kependudukan yang sudah divalidasi oleh Dispendukcapil Kabupaten Gresik. Data tersebut sudah dibersihkan dari semua persoalan data-data kependudukan yang “khas”: mulai dari nama ganda, pemutakhiran data, kematian yang tidak dilaporkan, hingga perpindahan penduduk.

Data kependudukan yang sudah dimutakhirkan tersebut lantas menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) elektronik. DPT elektronik itulah yang dimasukkan ke server di tempat pemungutan suara (TPS) yang terkoneksi dengan sensor sidik jari. Dengan demikian, tanpa perlu pengecekan secara manual, panitia pemungutan suara akan langsung tahu apakah warga yang hadir adalah pemilih sah atau tidak.

E-pilkades yang digelar di lima desa tersebut bisa memotong sejumlah mekanisme lama pemilihan “konvensional”. Warga tidak perlu mendaftar sebagai pemilih karena mereka yang berhak pasti masuk dalam DPT. Selain itu, saat datang ke TPS, mereka tidak perlu membawa surat undangan untuk memilih. Sebab, surat tersebut tak lagi relevan karena status kependudukan mereka sudah bisa diketahui dari proses di sensor fingerprint.

“Warga juga seharusnya tidak perlu mencelupkan tinta setelah selesai mencoblos. Karena saat keluar, mereka sudah menempelkan jempol di pintu keluar TPS,” kata Kusnadi, anggota panitia pemungutan suara (PPS) Desa Tulung.

Namun, kata Kusnadi, beberapa prosedur “konvensional” itu tetap dilakukan karena sudah kadung dianggarkan dan disyaratkan dalam prosedur pelaksanaan pilkades. Mulai dari surat undangan hingga celup tinta. “Kalau sudah sepenuhnya elektronik, itu semua jadi tidak perlu. Malah jadi lebih mudah,” katanya.

Pilkades yang digelar secara elektronik di Desa Tulung adalah lompatan pelaksanaan pemilihan umum yang luar biasa. Dari sisi kebudayaan maupun teknologi yang digunakan. Pasalnya, masyarakat desa tersebut sebagian besar adalah para petani sawah dan tegal. Teknologi bukan menjadi bagian aktivitas keseharian mereka seperti masyarakat kota.

Jarak Desa Tulung dan kota Gresik juga tidak bisa dikatakan dekat. Sekitar 27 kilometer. Bahkan, dari jalan raya Kedamean yang menghubungkan daerah Menganti dan Krian, masih harus menempuh jalan tanah liat dan berbatu sepanjang 8 kilometer. Selain itu, tidak banyak warga yang bekerja di sektor formal.

Namun, begitu Dispendukcapil Gresik menawarkan DPT elektronik dalam pelaksanaan pilkades, hanya Desa Tulung dan empat desa lainnya yang mengacungkan tangan. Mereka rela menjadi desa yang untuk kali pertama menerapkan pilkades elektronik alias e-pilkades itu. “Awalnya, 19 desa sempat bersedia untuk menjalankan e-pilkada. Namun, mereka khawatir akan ada masalah di DPT elektronik yang kami sediakan,” kata Hermanto Sianturi, Kepala Dispendukcapil Gresik.

Sampeyan nggak tahu ngerti mejo diwalik ta, [terjemahan: Anda belum pernah melihat meja dibalik ya]” kata Hermanto menirukan salah satu pernyataan penolakan dari desa-desa tersebut.

Pilkades memang kerap memicu konflik. Penyebabnya, banyak warga yang tidak bisa memilih. Pada saat yang sama, terjadi gelombang kedatangan warga “asing” yang dimobilisasi untuk mencoblos calon tertentu. PPS tak bisa menertibkan. Sebab, mereka juga tidak punya pegangan. Data DPT yang mereka miliki juga tidak valid karena sudah lama tidak dimutakhirkan.

Karena itulah, saat DPT tersebut hendak diintegrasikan dalam sistem pencatatan kehadiran elektronik, banyak warga yang mundur teratur. Dari 19 desa yang awalnya solid menggelar e-pilkades, tinggal 5 desa saat h-7. Alasan utamanya, kuatir terjadi keributan karena menerapkan metode baru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di Gresik.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. E-pilkades di Desa Tulung justru berlangsung menarik. Banyak warga yang penasaran untuk hadir ke TPS karena adanya fitur “tempel jari, keluar foto” tersebut. Tingkat partisipasi juga meningkat. Kusnadi mencatat, pada pilkades edisi 2013, sebanyak 248 warga tidak mencoblos. “Saya tahu karena saat itu saya ketua PPS-nya,” katanya.

Di 2017 kali ini, e-pilkades dihadiri hampir semua warga. Hanya 44 orang yang absen dari 1.795 orang yang terdaftar di DPT atau hanya 2 persen. Partisipasi yang meningkat ini juga diakui Munawar, salah seorang warga. “Banyak yang datang ingin melihat gambarnya sendiri,” katanya lantas tertawa. “Saya yang tadinya nggak mau datang ikut juga,” imbuhnya.

Tingkat partisipasi yang tinggi juga terjadi di Desa Kandangan dengan angka absen hanya 3 persen (13 warga). Begitu juga di Desa Panjunan yang mencapai 5 persen. Angka absen yang tinggi masih terjadi di Desa Daun. Dari 4.268 orang yang terdaftar di DPT, sebanyak 1.177 orang atau 27 persen yang absen. Namun, tingginya ketidakhadiran warga tersebut bisa dipahami mengingat Pulau Bawean yang banyak ditinggal warganya merantau.

Tak seperti yang ditakutkan sebelumnya, pelaksanaan e-pilkades di lima desa tersebut berjalan tertib. Masyarakat justru semakin antusias dengan sistem baru pencatatan kehadiran. Sebab, sistem tersebut didukung DPT yang sangat valid. Tidak ada lagi kisah warga desa yang tak bisa mencoblos meski memiliki KTP yang jelas-jelas tercatat sebagai warga desa tersebut. Juga tidak ada cerita pemilih-pemilih “siluman” yang datang dengan KTP hasil “meminjam” KTP warga lainnya. Sebab, pemilik suara harus datang dan menggunakan sendiri haknya dengan menempelkan tangannya di sensor sidik jari.

Namun, dari pelaksanaan e-pilkada tersebut juga didapatkan beberapa catatan. Salah satunya, mesin sensor fingerprint memiliki keterbatasan. Setelah dua jam melayani warga, mesin akan lebih lambat memproses sidik jari. Jika awalnya hanya dalam hitungan 1-2 detik, melambat menjadi sekitar 15 detik. Situasi ini terjadi karena keterbatasan peralatan. Idealnya, kata Hermanto, satu alat sensor fingerprint hanya bisa melayani 400 orang. Jika DPT mencapai 7.000 orang maka dibutuhkan sekitar 17-18 alat fingerprint.

Karena itulah, dalam praktek e-pilkada di lima desa tersebut, tidak semua pemilih bisa dipindai di fingerprint. Di Desa Tulung, sebanyak 708 warga sukses dipindai. Sedangkan di Desa Kepoklagen mencapai 1.358 orang, Desa Kandangan 344 orang, Desa Panjunan 275 orang, dan Desa Daun mencapai 1.804 orang.

Jumlah warga yang menggunakan fingerprint di lima desa tersebut berbeda-beda karena ketersediaan alatnya yang tak sama. Desa Tulung, misalnya. Sensor fingerprint disediakan sebanyak 4 unit, yakni masing-masing 2 unit di pintu masuk dan keluar. Sedangkan Desa Panjunan hanya 1 unit masing-masing di pintu masuk dan keluar. Sama seperti Desa Kandangan. Untuk Desa Kepoklagen, jumlah unit sensor sebanyak 4 unit di pintu masuk dan 2 unit di pintu keluar. Jumlah berbeda di Desa Daun. Desa di pulau “terluar” Gresik itu memiliki 8 unit sensor sidik jari di pintu masuk dan 2 unit di pintu keluar.

Inovasi pilkades yang digelar di lima desa tersebut menuai apresiasi dari banyak kalangan. Tidak tanggung-tanggung, ketua KPU RI Arief Budiman memantau langsung e-pilkades di Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom. Dia hadir bersama Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali.

Arief mengapresiasi pelaksanaan e-pilkades tersebut. Menurutnya, DPT elektronik yang digabungkan dengan presensi sidik jari membuat pencoblosan lebih akurat. “Tak ada pemilih yang bisa nyoblos lebih dari sekali,” kata Arief.  

Namun, menurut dia, sistem tersebut masih perlu pembenahan. Terutama ketika penggunaan presensi elektronik tinggi, sistemnya melambat. Akibatnya, terjadi antrian panjang. “Proses ini butuh tahapan. Harus benar-benar menyeluruh perbaikannya,” katanya.

Hal senada diungkapkan Zainuddin Amali. Menurut dia, e-pilkades adalah metode baru dalam agenda demokrasi yang bisa dicontoh. Sebab, sistem manual yang selama ini dilakukan terbukti banyak kendala dan memicu konflik. “Tak mungkin kita bertahan dengan sistem manual terus menerus,” katanya.

Zainuddin mengatakan, e-pilkades di Gresik bisa menjadi contoh untuk pelaksanaan sistem pemilihan secara nasional. Gresik sudah membuktikan bahwa perubahan besar bisa dilakukan bahkan dalam skala desa sekalipun.

Ketua KPUD Gresik Ahmad Roni salut dengan keberanian warga menggunakan sistem baru tersebut. Memang, masih banyak kendala. Namun, dia memberi acungan jempol terhadap validitas DPT yang digunakan.

Sistem baru kehadiran pemilih dengan sidik jari tak bisa sukses tanpa dukungan DPT yang valid. “DPT elektronik tersebut bisa memastikan bahwa mereka yang masuk TPS betul-betul berhak. Tak ada lagi orang yang tidak berhak. Ini yang kita harus apresiasi,” katanya.

Buah Kerja Keras Delapan Bulan

Pelaksanaan e-pilkades tersebut hanya segelintir manfaat dari pembenahan administrasi kependudukan di Gresik. Di salah satu kabupaten di pantura tersebut, adminduk gencar diperbaiki hampir selama setahun belakangan. Motornya adalah Kepala Dispendukcapil Hermanto Sianturi.

Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut berinisiatif mencanangkan gerakan pembenahan inovasi adminduk karena ruwetnya persoalan tersebut di Gresik. Sama seperti adminduk seluruh Indonesia, kabupaten dengan makanan khas nasi krawu tersebut menghadapi persoalan akurasi data kependudukan.

Dari total 1,6 (1,3) juta penduduk, banyak di antaranya belum memiliki akta kelahiran atau kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang sudah diwajibkan secara nasional. Hanya 25 persen saja anak-anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran. Selain itu, banyak rumah tangga memiliki kartu keluarga (KK) yang belum pernah diperbarui sejak kartunya dicetak pertama kali.

Padahal, KK wajib dimutakhirkan. Baik saat ada perubahan dalam susunan keluarga maupun adanya kelahiran dan kematian. “Facebook saja setiap hari di-update. Masak KK tidak?” kata Hermanto lantas tersenyum.

Pada Januari 2015, ditemukan sekitar 250.000 KK dari total 370.000 KK memiliki anomali data (data yang belum diverifikasi Dispendukcapil). Memutakhirkan Kartu Keluarga count nol akan menyelesaikan  masalah data ganda (misalnya satu orang terdaftar di dua KK di dua daerah yang berbeda) dan masalah data anomali atau data tidak normal. Dua kasus tersebut merupakan 69% dari total KK di Gresik.

Situasi tersebut menyulitkan warga Gresik maupun aparatur sipil negara (ASN) penyedia pelayanan publik. Tanpa akta kelahiran, e-KTP, dan KK yang valid, warga tidak bisa mengakses dan menggunakan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial.

Keadaan inilah yang mendorong inovasi Kakekku Datang lahir. Lewat Kakekku Datang yang merupakan singkatan dari Kartu Keluarga Ku Data Ulang, Dispendukcapil Gresik membantu masyarakat memperbarui KK dan mendapatkan akta kelahiran serta e-KTP. Tujuannya, masyarakat bisa mengakses pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, administrasi menikah, dan menerima bantuan sosial.

Dispendukcapil lantas membentuk tim yang disebut dengan petugas register. Mereka yang akan turun ke masyarakat untuk menyampaikan pentingnya pemutakhiran KK. Mereka juga yang akan mendampingi masyarakat dalam melakukan update data. Petugas register mampu menjadi solusi mobilitas warga yang terhambat karena jarak yang jauh ke kota dan ketidaktahuan prosedur pemutakhiran.

Petugas register yang dibentuk dari para perangkat desa tersebut didukung sejumlah aplikasi. Yakni, Dashboard Kakekku Datang yang berperan sebagai sistem untuk memonitor semua progress status pembaruan KK beserta seluruh aspek perubahan elemen data. Kedua, Laperde, aplikasi ponsel pintar yang digunakan petugas register di tingkat desa untuk melaporkan kebutuhan warga dalam memperbarui KK.

Ketiga, Dr KEPO (Kependudukan Online), aplikasi ini digunakan untuk mengetahui “penyakit” kependudukan apa saja yang mereka alami. Warga hanya perlu mengisi nomor induk kependudukan (NIK) dan aplikasi Dr KEPO bisa mengidentifikasi persoalan data kependudukan warga bersangkutan.

Keempat, CEK NIK. Situs web http://ceknik.dispenduk.gresikkab.go.id bisa digunakan warga untuk mengecek status administrasi kependudukan dan pencatatan sipilnya. Warga mengisi NIK atau nomor KK, dan status perekaman langsung muncul. Kelima, LIKE (Layanan Informasi Kependudukan). Situs ini berfungsi untuk mengidentifikasikan identitas warga yang belum memperbarui datanya.

Dengan kelima sistem pendukung, petugas register mampu terus mengikis habis KK yang bermasalah. Hasilnya, 88 persen KK di Kabupaten Gresik sudah divalidasi. Proses pemutakhiran data tersebut berlangsung sampai sekarang. Dengan 88 persen data kependudukan yang valid saja, e-pilkades sudah bisa digelar dengan DPT yang sangat akurat.

“E-pilkades cuma permukaan. Jika data kependudukan sudah mutakhir dan valid semuanya, banyak hal yang bisa dilakukan. Mulai dari pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, hingga pendidikan,” kata Hermanto menutup pembicaraan.


Komentar:
Tidak ada komentar.
Didukung oleh